Penulis: Hobarindonesia

Medan, Ahmad Ridwan Dalimunthe selaku Wakil Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) yang merupakan perwakilan dari Sumatera Utara menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas upaya penindakan dan pengungkapan kasus peredaran narkoba di wilayah Sumatera Utara.

Ahmad Ridwan Dalimunthe menilai bahwa upaya pemberantasan narkoba merupakan langkah penting dalam melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat merusak masa depan bangsa.

“Kami mengapresiasi langkah Polri dalam mengungkap dan menindak peredaran narkoba di Sumatera Utara. Ini merupakan bagian penting dari upaya menyelamatkan generasi muda dan menciptakan lingkungan masyarakat yang aman serta terbebas dari ancaman narkotika,” ujar Ahmad Ridwan Dalimunthe.

Ia menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan. Aparat penegak hukum juga perlu terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk pemasok, bandar, dan pihak-pihak lain yang terbukti terlibat dalam peredaran narkotika.

Menurutnya, Sumatera Utara membutuhkan komitmen berkelanjutan dari seluruh elemen bangsa untuk memutus mata rantai peredaran narkoba. Karena itu, sinergi antara Polri, pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan masyarakat harus terus diperkuat.

“Penindakan terhadap pelaku harus dilakukan secara konsisten dan profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kami berharap upaya ini terus ditingkatkan agar Sumatera Utara tidak menjadi ruang yang aman bagi jaringan peredaran narkoba,” tegasnya.

Sebagai perwakilan PB HMI dari Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Dalimunthe juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah peredaran narkoba dengan memberikan informasi kepada aparat apabila mengetahui adanya dugaan aktivitas peredaran narkotika, tanpa melakukan tindakan main hakim sendiri.

Ia menegaskan bahwa perang melawan narkoba bukan hanya tanggung jawab aparat kepolisian, melainkan tanggung jawab bersama demi melindungi generasi muda dan mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik.

Medan, Wakil Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) dari Provinsi Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Dalimunte, mengapresiasi kinerja Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim Cikataru) Kota Medan dalam melakukan penertiban Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di wilayah Kota Medan.

Menurut Ahmad Ridwan, langkah penertiban tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menilai, pengawasan dan penertiban terhadap bangunan yang belum memenuhi ketentuan PBG perlu dilakukan secara konsisten demi menciptakan keteraturan tata ruang serta mendukung pembangunan Kota Medan yang lebih baik.

“Kami mengapresiasi kinerja Kepala Dinas Perkim Cikataru Kota Medan yang telah menunjukkan perhatian terhadap penertiban Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ini merupakan langkah penting untuk memastikan pembangunan di Kota Medan berjalan sesuai aturan dan tidak mengabaikan ketentuan tata ruang yang berlaku,” ujar Ahmad Ridwan Dalimunte.

Ia menegaskan bahwa penertiban PBG bukan semata-mata persoalan administrasi, melainkan juga menyangkut kepastian hukum, ketertiban pembangunan, serta tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang aman, tertata, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Ahmad Ridwan berharap agar upaya penertiban tersebut terus dilaksanakan secara berkelanjutan, profesional, dan tidak tebang pilih. Menurutnya, setiap pelaku pembangunan harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan, tanpa memandang latar belakang maupun kepentingan tertentu.

“Penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten dan adil. Jangan sampai ada kesan bahwa aturan hanya berlaku bagi pihak tertentu, sementara pihak lainnya mendapatkan perlakuan berbeda. Kami berharap langkah ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk membangun Kota Medan yang lebih tertib dan berintegritas,” tegasnya.

Sebagai perwakilan PB HMI dari Sumatera Utara, Ahmad Ridwan juga mendorong agar pemerintah daerah terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan bangunan serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya memenuhi persyaratan PBG sebelum melaksanakan pembangunan.

Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang tertib dan berorientasi pada kepentingan publik.

“Pada prinsipnya, kami mendukung langkah pemerintah yang berpihak pada ketertiban dan kepastian hukum. Harapan kita, Kota Medan semakin baik dalam penataan ruang dan pembangunan, sehingga dapat menjadi kota yang nyaman, tertib, dan berdaya saing,” tutup Ahmad Ridwan Dalimunte.

Jakarta, Wakil Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Ahmad Ridwan Dalimunthe, mengapresiasi langkah Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, yang mengupayakan modifikasi cuaca untuk memicu turunnya hujan sebagai salah satu upaya mengurangi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Utara.

Menurut Ahmad Ridwan Dalimunthe, langkah tersebut merupakan bentuk respons pemerintah daerah dalam menghadapi persoalan lingkungan yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat.

“Kami mengapresiasi langkah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang berupaya melakukan modifikasi cuaca untuk memicu hujan guna mengurangi dampak kabut asap. Dalam situasi seperti ini, masyarakat membutuhkan langkah konkret dan respons cepat dari pemerintah untuk melindungi kesehatan serta memastikan aktivitas masyarakat tidak terganggu,” ujar Ahmad Ridwan Dalimunthe.

Ia menilai, upaya penanganan kabut asap harus menjadi perhatian bersama karena persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat, kualitas udara, pendidikan, dan aktivitas perekonomian.

Ahmad Ridwan juga berharap upaya modifikasi cuaca yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan hasil yang diharapkan, sekaligus diikuti langkah-langkah penanganan lainnya secara terukur dan berkelanjutan.

“Kami berharap upaya ini dapat membantu mengurangi kabut asap yang menyelimuti Sumatera Utara. Namun, penanganannya tidak boleh berhenti pada upaya menurunkan hujan. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi lintas daerah, meningkatkan pemantauan kualitas udara, serta memastikan masyarakat di wilayah terdampak mendapatkan perlindungan yang memadai,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah bersama aparat penegak hukum untuk terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan, serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara melanggar hukum.

Menurutnya, pencegahan karhutla harus dilakukan secara konsisten agar bencana kabut asap tidak terus berulang dan masyarakat tidak selalu menjadi pihak yang menanggung dampaknya.

“Persoalan karhutla harus diselesaikan dari hulu hingga hilir. Penanganan darurat untuk mengurangi asap sangat penting, tetapi pencegahan kebakaran, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan juga harus menjadi prioritas,” tambahnya.

Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, Ahmad Ridwan Dalimunthe menegaskan bahwa PB HMI mendukung langkah-langkah penanganan bencana lingkungan yang berorientasi pada keselamatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem.

Ia berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat terus diperkuat agar Sumatera Utara terbebas dari ancaman kabut asap dan dampak karhutla.

Ahmad Ridwan Dalimunthe

Wakil Bendahara Umum PB HMI