Medan, Wakil Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) dari Provinsi Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Dalimunte, mengapresiasi kinerja Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim Cikataru) Kota Medan dalam melakukan penertiban Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di wilayah Kota Medan.
Menurut Ahmad Ridwan, langkah penertiban tersebut merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang tertib, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia menilai, pengawasan dan penertiban terhadap bangunan yang belum memenuhi ketentuan PBG perlu dilakukan secara konsisten demi menciptakan keteraturan tata ruang serta mendukung pembangunan Kota Medan yang lebih baik.
“Kami mengapresiasi kinerja Kepala Dinas Perkim Cikataru Kota Medan yang telah menunjukkan perhatian terhadap penertiban Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ini merupakan langkah penting untuk memastikan pembangunan di Kota Medan berjalan sesuai aturan dan tidak mengabaikan ketentuan tata ruang yang berlaku,” ujar Ahmad Ridwan Dalimunte.
Ia menegaskan bahwa penertiban PBG bukan semata-mata persoalan administrasi, melainkan juga menyangkut kepastian hukum, ketertiban pembangunan, serta tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang aman, tertata, dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Ahmad Ridwan berharap agar upaya penertiban tersebut terus dilaksanakan secara berkelanjutan, profesional, dan tidak tebang pilih. Menurutnya, setiap pelaku pembangunan harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan aturan, tanpa memandang latar belakang maupun kepentingan tertentu.
“Penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten dan adil. Jangan sampai ada kesan bahwa aturan hanya berlaku bagi pihak tertentu, sementara pihak lainnya mendapatkan perlakuan berbeda. Kami berharap langkah ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk membangun Kota Medan yang lebih tertib dan berintegritas,” tegasnya.
Sebagai perwakilan PB HMI dari Sumatera Utara, Ahmad Ridwan juga mendorong agar pemerintah daerah terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan bangunan serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya memenuhi persyaratan PBG sebelum melaksanakan pembangunan.
Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang tertib dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Pada prinsipnya, kami mendukung langkah pemerintah yang berpihak pada ketertiban dan kepastian hukum. Harapan kita, Kota Medan semakin baik dalam penataan ruang dan pembangunan, sehingga dapat menjadi kota yang nyaman, tertib, dan berdaya saing,” tutup Ahmad Ridwan Dalimunte.